features Perjanjian Kinerja Tahunan

banner1 small   banner2 small   banner3 small

 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

26 Nov

18
Written by Super User

PTSP merupakan singkatan dari Pelayanan Satu Pintu (PTSP)

Merupakan inovasi pelayanan kepasa masyarakat pencari keadilan dengan mewujudkan pelayanan yang tersentral dan terintegrasi satu ruanga dengan dasar hukum KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1403.b/DJA/SK/OT.01.03/8/2018 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA.

E-Court

26 Nov

16
Written by Super User

A. Dasar Hukum :

1. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK;

2. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1294/ DjA/HK.00.6/SK/05/2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

B. Manual Book Pengguna :

        1. Admin e-Court

        2. Pengguna SIPP e-Court (Pegawai)

        3. Pengguna Terdaftar (Advokat)

C. Infografis

 

 

 

Kode Etik Perilaku Paniter dan Jurusita

06 Nov

47
Written by Super User

Menindaklanjuti pengesahan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita oleh Pengurus Ikatan Panitera Seluruh Pengadilan Indonesia (IPASPI) di Manado pada tanggal 18 Oktober 2012, maka untuk menetapkan pemberlakuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita tersebut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita.

Selengkapnya:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013

lhkpn

07 Nov

71
Written by Super User

REKAPITULASI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA
Pengadilan Agama Pati

No Nama Jabatan Keterangan 
   Drs. ABD. ROZAQ, MH Ketua

NHK. 84597 Tanggal 31 Oktober 2016
Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  Drs.MOH. BAMBANG HIDAYAT, M.H. Hakim  NHK. 83238 Tanggal 31 Oktober 2016
Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id
  Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H. Hakim 

NHK. 85205 Tanggal 10 Agustus 2016
Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  Drs. MUTAMAKIN, SH.  Hakim 

Belum Melapor

  MIFTAHORRAHMAN, S.H.  Hakim 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id 

  Drs. H. HAMDANI,SH  Hakim 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  Drs.H. TASHIN  Hakim 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  Drs.Rizal Pasi,MH  Hakim 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  Drs. ALI AHMADI  Hakim 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  H. M. ARWANI, S.Ag.SH  Hakim  Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id
  JASMANI, S.H.  Hakim 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  ABDUL WAHIB, S.H., M.H.  Hakim 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  TONTOWI, SH  Panitera 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  H. AHMAD HARTONO, SH 

Sekretaris /
Kuasa Pengguna Anggaran 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  Dra. Hj. NUR AZIROH  Wakil Panitera / 
Panitera Pengganti

LHKPN 2017 belum dilaporkan

  SABIL HUDA, S.Ag.  Panitera Muda Hukum

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  HIDAYATI,S.Ag.  Panitera Muda Permohonan 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  CHAMBALI, SH.MH.  Panitera Pengganti 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  BANAJI, S.H.  Panitera Pengganti 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  Drs. SLAMET ABADI Panitera Pengganti 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  DRS. ANA MANSURAN Panitera Pengganti 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  MAHMUDI,S.Ag. Panitera Pengganti 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  EKA RENY IRIANTY, S.H. Panitera Pengganti 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  MULYONO, S.KOM.  Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

  KASMININGSIH, S.H. Jurusita Pengganti/ Bendahara Pengeluaran

Tahun 2017 belum melapor dikarenakan tidak termasuk pejabat yang harus melaporkan

Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama

06 Nov

63
Written by Super User

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara  yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu  dan mengenai golongan rakyat tertentu.  Dalam struktur 0rganisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama  ialah :

  1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
  2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
  3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
  4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah,  dan ekonomi syariah.

Fungsi:

  1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat strykturan dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum
  2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006)
  3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman