features Rencana Strategis

banner1 small   banner2 small   banner3 small

 

Rencana strategis

15 Aug

RENCANA STRATEGIS 2015 -2019

Rencana strategis merupakan represntasi perencanaan Kinerja Jangka Menengah (RPJM) badan peradilan. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Pati. Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan.

Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Pati baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Agama Pati dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi  Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dalam perkembangan rencana strategis tersebut harus dilakukan reviu dan perubahan. Perubahan tersebut dikarenakan adanya perubahan sasaran strategis pada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, sehingga hal ini harus merubah dan menyesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Matrik Reviu Rencana strategis Pegadilan Agama Pati (RENSTRA) 2015 -2019. 

No Tujuan Target Sasaran Target
Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
1 Terwujudnya kepercayaan masyrakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transfaran dan akuntabel Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan 80% Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel Persentase sisa perkara yang diselesaikan 75% 78% 80% 80% 82%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 90% 90% 90% 90% 90%
Persentase penurunan sisa perkara 15% 25% 30% 35% 40%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:          
-          Banding 90% 90% 90% 90% 90%
-          Kasasi 85% 85% 85% 85% 90%
-          PK 90% 90% 90% 90% 90%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan          
2 Terwujudnya Penyederhanaan proses penangan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 80% Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Prosentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 80% 80% 80% 80% 80%
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 1% 1% 1% 1% 1%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 90% 90% 90% 90% 90%
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus 90% 90% 90% 90% 100%
3 Terwujudnya Pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Prosentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara 80% Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 80% 80% 80% 80% 80%
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan 80% 80% 80% 80% 80%
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% 100% 100% 100% 100%
4 Terwujudnya Kualitas Putusan Yang dapat diterima semua pihak Prosentase Putusan yang ditindak lanjuti 90% Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 90% 90% 90% 90% 90%
5 Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan yang optimal Prosentase jumlah Pengaduan, tindak lanjut dan publikasinya 90% Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal Persentase jumlah pengaduan dan temuan yang ditindak lanjuti     90% 90% 90%
Persentase pengaduan yang selesai ditindak lanjuti dan dipublikasikan     70% 70% 70%
6 Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan Prosentase pegawai yang bersertifikasi 20% Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan Prosentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi     30% 30% 30%
  Terwujudnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan yang akuntable, efektif dan efisien Prosentase capaian kierja keuangan dan umum 80% Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien Prosentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima     75% 75% 75%
Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM dan penilaian prestasi kerja (SKP)     80% 80% 80%
Prosentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan     90% 90% 90%
Meningkatnya Transparansi Pengelolaan keuangan dan aset     80% 80% 80%

Adapun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Pati 2015 - 2019 atau bisa dilihat disini.