E-Court Mahkamah Agung e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online. Lebih lanjut
Semangat Pahlawan di Dadaku Mengelorakan semangat menjadi yang terbaik dilingkungan terkecil kita dalam mewujudkan tata sistem kelola ketahanan yang lebih besar Lebih lanjut
Hari Sumpah Pemuda Ke 90 Bangun Pemuda Satukan Bangsa Lebih lanjut
Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Meresmikan 85 Pengadilan Baru diseluruh Indonesia  Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara telah secara resmi memulai operasional 85 Pengadilan Baru di seluruh Indonesia Lebih lanjut

banner1 small   banner2 small   banner3 small

 

Upacara Bendera dalam Rangka Hari Pahlawan Tahun 2018

12 Nov

Meski tidak tepat tanggal 10 Nopember 2018, Pengadilan Agama Pati beserta seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Pati melaksanakan kegiatan upacara bendera dalam rangka memperingati hari pahlawan Tahun 2018 ini.

Upacara berlangsung sangat sederhana meskipun tetap menjaga kehikmatan kegiatan upacara ini. Upacara dipimpin oleh Drs. H. Ana Mansuran, M.H. (Panitera Pengganti) dan inspektur Upacara oleh Drs. H. Tashin (Hakim).

Dalam upacara kali ini inspektur upacara membacakan sambutan menteri Sosial. Dalam sambutan yang dibacakann bahwa setiap masa ada Pahlawannya, dan kita diharapkan untuk bisa menjadi kontributor kebaikan di lingkungan kerja dan keluarga yang akan menjadi penopang ketahanan nasional.

 

Drs. H. Tashin menjadi Inspektur Upacara

Pelaksanaan Upacara Bendera

Sekretaris Pengadilan Agama Pati membacakan Pesan Pahlawan

Hari Sumpah Pemuda Ke-90 Tahun 2018

29 Oct

Pengadilan Agama Pati menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda Yang Ke 90 Tahun 2018. Pelaksanaan upacara ini sendiri berlangsung dengan sangat sederhana.

Saryono, S.Kom dan Hadi Sulistiyo, S.E. membaca teks Undang-Undang Dasar 1945 dan Ikrar Sumpah Pemuda

Drs. H. Tashin sebagai inspektur upacara dengan didampingi sdr. Sismanto

 

Seluruh pegawai mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hitmat

Upacara diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama Pati termasuk Hakim. Tidak ketinggalan seluruh pegawai baik PNS maupun Non PNS. Sebagai inspektur Upacara adalah Drs. H. Tashin. Dengan pemimpin Upacara Drs. H. Ana Mansuran, M.H.. Upacara ini diinstruksikan kepada seluruh pengadilan di  bawah Mahkamah Agung.

KMA Resmikan 85 Pengadilan Baru Di Utara INDONESIA

24 Oct

Melonguane – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. meresmikan pengoperasionalan 85 pengadilan baru di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud pada Senin 22 Oktober 2018. Peresmian tersebut dihadiri oleh para Pimpinan Mahkamah Agung, Gubernur dan Forkopimda Sulawesi Utara, Bupati dan Forkopimda Kabupaten Talaud, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia, serta para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 85 pengadilan yang baru.

Ketua Mahkamah Agung dalam pidatonya mengatakan bahwa terbentuknya pengadilan baru tidak hanya semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya mengalami pemekaran, namun yang lebih penting pada setiap pembentukan pengadilan baru adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan.

Pengadilan Negeri Melonguane yang meliputi wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu pengadilan baru yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Sebelumnya Kabupaten Kepulauan Talaud termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berada di Kabupaten Sangihe, padahal dua kabupaten tersebut berada pada pulau yang terpisah oleh laut.

Pembentukan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dan Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, karena semasa masih menjadi wilayah Pengadilan Negeri Tahuna, para pencari keadilan yang berdomisili di Kabupaten Talaud harus terbang terlebih dahulu ke Manado kemudian dilanjutkan dengan penerbangan ke Kabupaten Sangihe. Dengan dua kali penerbangan tersebut, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan untuk datang ke pengadilan menjadi sangat tinggi, bahkan para pencari keadilan juga harus menginap karena jadwal penerbangan pesawat dari Manado ke Melonguane hanya satu kali dalam sehari.

Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. menyebutkan dalam sambutannya bahwa kehadiran pengadilan di Kabupaten Kepulauan Talaud dan acara peresmian di Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan kebanggaan bagi kami, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud telah memberikan lahan dengan status hibah seluas 1000m2 yang telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Mahkamah Agung RI.

Pemerataan akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan bagian dari implementasi visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang agung, karena layanan untuk mendapatkan keadilan bukan hanya menjadi hak bagi masyarakat yang tinggal di kota, namun juga menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil di ujung perbatasan Indonesia. (humas/foto pepy)

Peresmian 85 Pengadilan Agama Baru Oleh Ketua Mahkamah Agung

22 Oct

Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Hatta Ali bakal meresmikan operasionalisasi 85 pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Senin (22/10/2018) di #Melounguane, Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 pengadilan baru tersebut terdiri dari 30 Pengadilan Negeri (PN); 50 Pengadilan Agama; 3 Mahkamah Syar’iyah; dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Pengadilan baru tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan berada di ibukota kabupaten atau kotamadya, kecuali untuk PTUN berada di ibukota provinsi. 85 pengadilan yang baru dibentuk masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarananya,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Jum’at (19/10/2018).

Acara peresmian ini akan dihadiri beberapa orang hakim agung, Sekretaris Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon Satu di lingkungan Mahkamah Agung dan serta pimpinan Pengadilan yang baru diresmikan.

Abdullah mengatakan hanya 15 pengadilan yang tanahnya berstatus sertifikat a.n MA RI. Sementara 26 pengadilan berstatus hibah tanah Pemda setempat; 26 pengadilan dalam proses hibah tanah oleh Pemda setempat; 15 pengadilan berstatus pinjam pakai tanah dari Pemda setempat. Bahkan, terdapat 3 pengadilan berstatus belum ada lokasi tanahnya (dalam proses pengadaan).

Untuk prasarana gedung kantor pengadilan baru, terdapat 68 pengadilan yang gedungnya berstatus pinjam pakai Pemda setempat. Sementara 11 pengadilan menggunakan aset bangunan dari pengadilan terdekat (zitting plat); 3 pengadilan yang berstatus hibah dari Pemda setempat; 3 pengadilan berstatus sewa ke pihak lain; dan 1 pengadilan berstatus pinjam pakai dari Kementerian/Lembaga setempat.

Untuk sarana meubelair kantor pengadilan baru, terdapat 78 pengadilan yang meubelairnya berstatus pinjam pakai; 6 pengadilan berstatus dalam proses pengadaan dan 1 pengadilan berstatus hibah. Untuk alat pengolah data (berupa PC dan Printer) terdapat 72 pengadilan berstatus pinjam pakai dari Pemda setempat; 10 pengadilan berstatus sedang dalam proses pengadaan; 2 pengadilan berstatus transfer dari satker pengadilan sekitarnya dan 1 pengadilan berstatus hibah.

Sedangkan kendaraan dinas (roda dua dan roda empat) terdapat 69 pengadilan berstatus pinjam pakai Pemda setempat dan pengadilan induk (terdekat); 15 pengadilan berstatus dalam proses pengadaan; dan 1 pengadilan berstatus hibah.

Sesuai arahan Ketua MA meskipun sarana dan prasarana pendukung operasional pengadilan baru masih serba terbatas, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi aparatur pengadilan untuk tidak memberi layanan dan semua bertekad untuk tetap memberi pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan di seluruh pelosok Indonesia.

“Sesuai arahan Yang Mulia Ketua MA dalam berbagai kesempatan, peresmian 85 pengadilan baru merupakan langkah strategis sekaligus bentuk perhatian dari pemerintah (eksekutif) dan Mahkamah Agung (yudikatif) dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun dengan segala keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM),” lanjutnya.

“Demi mewujudkan justice for all, dalam waktu bersamaan MA terus berupaya mengajukan permohonan anggaran untuk membangun kantor dan melengkapi infrastruktur pengadilan secara bertahap ke depannya,” kata dia.

Di sisi lain, alasan dibentuknya pengadilan baru, kata Abdullah, daerah-daerah yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor pengadilan yang sudah ada karena berada di wilayah ibukota kabupaten yang dimekarkan, sehingga menyulitkan masyarakat pencari keadilan. Namun, dengan dibentuknya 85 pengadilan baru tersebut diharapkan sudah tidak lagi menjadi kendala utama. Sehingga, masyarakat setempat tidak lagi mengeluarkan biaya besar menuju ke pengadilan karena waktu tempuh menjadi relatif singkat.

“Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai lokasi peresmian pengadilan baru ini bentuk perhatian dan apresiasi pimpinan MA terhadap pengadilan-pengadilan yang berada di wilayah pelosok dan pulau terluar di Indonesia. Kabupaten Kepulauan Talaud terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi dan wilayah paling utara di Indonesia Timur yang berbatasan langsung dengan daerah Davao del Sur, Filipina,” katanya.
Sumber:HUKUMONLINE